Pemprov Riau mendesak empat daerah—Pelalawan, Inhu, Bengkalis, dan Kampar—untuk segera menetapkan status siaga hidrometeorologi 2025 guna mengantisipasi banjir, longsor, dan banjir rob di wilayah rawan.

TradeSphereFx – Provinsi Riau memasuki musim hujan, yang secara historis selalu disertai peningkatan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan banjir rob di wilayah pesisir. Kondisi ini memicu Pemerintah Provinsi Riau untuk mengambil langkah antisipatif guna meminimalkan dampak bencana. Salah satu langkah penting adalah menetapkan status siaga hidrometeorologi di seluruh kabupaten dan kota yang rawan.

Namun hingga awal Desember 2025, masih terdapat empat daerah yang belum menetapkan status siaga bencana tersebut. Situasi ini menjadi perhatian serius bagi Pemprov Riau karena wilayah-wilayah tersebut termasuk kategori rawan dan berpotensi mengalami dampak lebih besar jika tidak melakukan antisipasi sejak dini.

Seruan Pemprov Riau untuk Penetapan Status Siaga

Pentingnya Status Siaga Hidrometeorologi

Penetapan status siaga hidrometeorologi merupakan langkah preventif yang sangat penting saat memasuki puncak musim hujan. Status ini memungkinkan pemerintah daerah mengaktifkan sistem penanggulangan bencana sejak dini, memperkuat koordinasi lintas instansi, menyiapkan peralatan serta logistik, dan mempercepat respons apabila terjadi bencana.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus mengimbau agar kabupaten dan kota yang rawan segera mengeluarkan keputusan resmi. Tanpa status tersebut, penanganan menjadi kurang efektif dan rawan terjadi keterlambatan koordinasi ketika bencana datang tiba-tiba.

Empat Daerah yang Belum Menetapkan Status

Menurut BPBD Riau, terdapat empat daerah yang hingga kini belum menetapkan status siaga hidrometeorologi, yaitu:

• Kabupaten Pelalawan
• Kabupaten Indragiri Hulu
• Kabupaten Bengkalis
• Kabupaten Kampar

Keempat daerah ini tergolong rawan banjir dan longsor. Penetapan status menjadi penting agar mitigasi dapat dijalankan lebih maksimal, terutama mengingat intensitas curah hujan yang semakin tinggi di wilayah Riau sejak awal Desember.

Penjelasan BPBD Riau Mengenai Risiko Bencana

Potensi Banjir dan Longsor di Kampar dan Pelalawan

BPBD Riau menjelaskan bahwa Kabupaten Kampar merupakan wilayah yang sangat rentan bencana, terutama banjir. Salah satu penyebabnya adalah kondisi Sungai Kampar yang cukup sensitif terhadap kenaikan muka air, terlebih saat curah hujan meningkat. Selain itu, potensi pembukaan pintu waduk PLTA Koto Panjang turut meningkatkan risiko banjir di bantaran sungai hingga mengalir ke wilayah Pelalawan.

Pembukaan pintu waduk biasanya dilakukan untuk mengurangi tekanan air di dalam reservoir ketika debit air hujan meningkat. Jika dilakukan mendadak, air akan surut lebih cepat ke hilir dan menggenangi pemukiman warga di sepanjang aliran sungai. Itulah sebabnya Kampar dan Pelalawan masuk dalam daftar daerah yang sangat perlu menetapkan status siaga hidrometeorologi.

Kerawanan Daerah Pesisir terhadap Banjir Rob

Selain wilayah daratan, daerah pesisir Riau seperti Bengkalis, Dumai, dan Indragiri Hilir juga menghadapi ancaman banjir rob. Fenomena ini sering terjadi ketika pasang laut tinggi, diperparah oleh curah hujan yang turun secara bersamaan.

Banjir rob di wilayah pesisir Riau biasanya berlangsung singkat—sekitar satu hingga dua jam—sebelum kembali surut. Meskipun tidak berlangsung lama, tetap saja hal ini mengganggu aktivitas warga, merusak akses jalan, dan berdampak pada perekonomian pesisir.

Urgensi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana

Dampak Buruk Jika Status Siaga Tidak Ditetapkan

Tanpa status siaga hidrometeorologi, jajaran pemerintah daerah akan kesulitan melakukan tindakan cepat ketika bencana terjadi. Status siaga menjadi dasar bagi pemerintah untuk:

• Mengalokasikan anggaran darurat
• Mengaktifkan posko siaga bencana
• Menyiapkan tim relawan, TNI, Polri, dan BPBD
• Menyebarkan peringatan dini kepada masyarakat
• Mengatur langkah evakuasi bila diperlukan

Jika keterlambatan dalam penetapan status terjadi, maka daerah rawan akan menghadapi risiko lebih tinggi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, lereng bukit, serta wilayah pesisir.

Langkah Antisipatif yang Perlu Dilakukan

Pemerintah daerah yang rawan bencana disarankan melakukan beberapa langkah berikut:

1. Memetakan Titik Rawan

Identifikasi wilayah yang sering mengalami banjir, longsor, atau banjir rob untuk menentukan prioritas penanganan.

2. Meningkatkan Sosialisasi kepada Warga

Edukasi tentang tanda-tanda bencana, jalur evakuasi, dan titik pengungsian.

3. Menyiapkan Peralatan Darurat

Termasuk perahu karet, pompa air, genset, lampu darurat, dan tenda.

4. Memantau Curah Hujan Secara Berkala

Koordinasi intensif dengan BMKG guna mendapatkan data prakiraan cuaca secara cepat.

5. Berkoordinasi dengan PLTA Koto Panjang

Pembukaan pintu waduk harus diinformasikan jauh-jauh hari kepada warga hilir agar dapat melakukan antisipasi.

Komitmen Provinsi dan Harapan ke Depan

BPBD Riau Tegaskan Pentingnya Aksi Cepat

BPBD Riau menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin penetapan status siaga dilakukan terlambat, yaitu setelah bencana terjadi. Pemerintah provinsi berharap empat daerah yang belum menetapkan status segera mengeluarkan keputusan resmi demi keselamatan warga.

Kesiapsiagaan menjadi faktor kunci dalam mengurangi dampak bencana hidrometeorologi, terutama di musim hujan yang diperkirakan akan berlangsung dengan intensitas tinggi beberapa bulan ke depan.

Masuknya musim hujan di Provinsi Riau meningkatkan risiko banjir, longsor, dan banjir rob di sejumlah wilayah. Pemerintah Provinsi Riau melalui BPBD mengimbau empat kabupaten—Pelalawan, Indragiri Hulu, Bengkalis, dan Kampar—untuk segera menetapkan status siaga hidrometeorologi sebagai langkah antisipatif yang penting.

Dengan kesiapan pemerintah daerah, koordinasi yang baik, dan kesadaran masyarakat, dampak bencana dapat diminimalkan dan penanganan dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat dan efisien.