TradespehereFx – Berbuntut panjang setelah Korea Selatan memberlakukan status darurat militer yang singkat. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pemberontakan setelah mantan menteri pertahanan dan jenderal polisi ditangkap.
Pada hari Rabu, 11 Desember 2024, TradeSphereFx mengumpulkan informasi dari kantor berita Yonhap, Reuters, Associated Press, dan CNN. Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12). Yoon menuduh oposisi pemerintah melakukan aktivitas “anti-negara” dan bersimpati dengan Korea Utara (Korut). Tapi dia melakukan tuduhan itu tanpa bukti yang kuat. Ternyata, keadaan politik di dalam Korsel lebih memengaruhi darurat militer ini daripada perubahan situasi keamanan dengan Korut.
Kabinet Yoon menyetujui keputusan parlemen untuk mengakhiri darurat militer pada pukul 04.30 WIB. Darurat militer hanya berlangsung enam jam, menurut Yonhap. Tapi, buntut situasinya panjang.
Menhan sebelumnya ditangkap
Kim Yong-hyun, mantan Menteri Pertahanan, ditangkap oleh jaksa Korsel atas dugaan keterlibatannya dalam deklarasi darurat militer Presiden Korsel Yoon Suk Yeol yang kontroversial.
Menurut Kantor Berita Yonhap, tim investigasi khusus dari kejaksaan memeriksa Kim, yang secara sukarela hadir di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul sekitar pukul 01.0 dini hari ini waktu setempat.
Setelah tiga partai oposisi minoritas mengajukan pengaduan ke jaksa penuntut atas tuduhan pemberotakan terhadap Yoon, Kim, dan komandan darurat militer Park An-su, pemeriksaan dimulai.
Kim sendiri dianggap bertanggung jawab atas pengumuman darurat militer yang kontroversial yang dibuat Presiden Yoon. Namun, dia mundur setelah darurat militer kontroversial itu dicabut, menimbulkan ketidakpastian politik di Korsel.
Jika terbukti bersalah, mereka yang memimpin permberontakan dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup, dengan atau tanpa kerja paksa. Anggota oposisi di parlemen menuduh Yoon memobilisasi pasukan militer untuk mencegah pemungutan suara anggota parlemen yang berusaha membatalkan dekrit darurat militer, yang mereka anggap tidak konstitusional.
Predisen Korsel Sekarang Jadi Tersangka
Presiden Yoon Suk Yeol ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan lintas lembaga di Korsel. Yoon juga dilarang pergi selama penyelidikan atas tuduhan penghianatan dan tuduhan lain yang terkait dengan pemberlakuan darurat militer.
Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengumumkan bahwa mereka meminta perintah tersebut. Setelah itu, Kementerian Kehakiman memberlakukan larangan bepergian tersebut.
Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan bersama yang dilakukan oleh polisi, jaksa, dan CIO pada Selasa (3/12) lalu.
Enam jam kemudian, Majelis Nasional Korsel memutuskan untuk mengakhiri perintah tersebut.
Selain itu, partai oposisi utama, termasuk Partai Demokrat, mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon. Namun, Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa pada hari Sabtu memboikot pemungutan suara mengenai mosi tersebut, sehingga dibatalkan.
Pejabat senior imigrasi di Kementerian Kehakiman, Bae Sang-eop, mengatakan kepada anggota parlemen dalam sidang parlemen pada Senin (9/12) bahwa persyaratan formal hampir selalu menyebabkan larangan perjalanan dikeluarkan.
Di pad Yoon, larangan itu diberlakukan sekitar pukul 15.00 Waktu Korsel, katanya.
Ketua Polisi Ditangkap
Selain itu, atas tuduhan melakukan pemberlakuan darurat militer, Cho Ji-ho, komisaris jenderal Badan Kepolisian Nasional Korea, dan Kim Bong-sik, kepala Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, ditangkap oleh polisi. Beberapa pejabat menyatakan bahwa keduanya ditangkap pagi ini waktu setempat.
Tim investigasi khusus yang menyelidiki kasus tersebut menyatakan bahwa Kim Bong-sik dan Cho Ji-Ho ditangkap tanpa surat perintah sekitar pukul 03.59 dini hari karena tuduhan pemberontakan.
Berdasarkan undang-undang penangkapan darurat, polisi memiliki waktu 48 jam untuk menahan dan menginterogasi orang yang diduga.
Cho dan Kim telah menjalani pemeriksaan di markas polisi masing-masing selama sekitar sepuluh jam sejak Selasa (10/12) sore. Mereka diduga telah meminta petugas polisi untuk menutup kompleks Majelis Nasional dalam upaya untuk membatalkan keputusan darurat militer.
Ada kemungkinan bahwa Cho mengirimkan polisi ke Komisi Pemilihan Umum Nasional untuk membantu militer dalam menerapkan perintah darurat militer. Cho dan Kim dilarang keluar.
2 thoughts on “Buntut Darurat Militer di Korsel: Presiden Tersangka dan Menteri Jendral Polisi Ditangkap”