Demo Tolak RUU KUHAP kembali mengguncang DPR dengan lima tuntutan besar dari mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil. Baca analisis lengkap, tuntutan, hingga alasan mengapa publik menolak RUU KUHAP versi terbaru.
TradeSphereFx – Demo Tolak RUU KUHAP kembali mengguncang Gedung DPR RI pada Selasa (18/11/2025). Mahasiswa dari berbagai kampus serta Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap rancangan undang-undang yang dinilai bermasalah, tidak transparan, dan berpotensi mereduksi prinsip fair trial.
Aksi ini terfokus di Gerbang Pancasila, DPR RI, menjadi titik simbolik perlawanan publik terhadap proses legislasi yang dianggap tertutup dan minim partisipasi masyarakat luas.
Mengapa Demo Tolak RUU KUHAP Kembali Pecah?
RUU KUHAP yang sedang dibahas Komisi III DPR dipandang oleh banyak kelompok belum menyelesaikan kelemahan fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Draft terbaru per 13 November 2025 dianggap:
- Lemah dalam aspek perlindungan hak tersangka/terdakwa
- Minim mekanisme judicial scrutiny
- Tidak sejalan dengan prinsip check and balance
- Kurang membuka ruang partisipasi publik
- Berpotensi menguatkan wewenang aparat tanpa kontrol memadai
Karena itu, koalisi masyarakat sipil menilai pengesahan cepat yang dikejar DPR justru berbahaya.
5 Tuntutan Utama dalam Demo Tolak RUU KUHAP
Koalisi Masyarakat Sipil bersama kelompok mahasiswa membawa 5 tuntutan strategis yang menjadi inti penolakan. Semua tuntutan ini menekankan perlunya reformasi KUHAP yang transparan, akuntabel, dan melindungi hak masyarakat.
1. Presiden Diminta Menarik Draf RUU KUHAP
Dalam Demo Tolak RUU KUHAP, tuntutan pertama adalah meminta Presiden menarik draf RUU KUHAP dari pembahasan tingkat II. Hal ini dianggap penting demi:
- Menghindari pengesahan tergesa-gesa
- Mengulang pembahasan dengan pendekatan partisipatif
- Memastikan draf baru benar-benar menjamin fair trial
- Mengurangi risiko legislasi berpihak pada kepentingan kekuasaan
Koalisi menegaskan bahwa RUU KUHAP bukan sekadar isu teknis hukum, tetapi menyangkut keadilan publik dan perlindungan HAM.
2. DPR Diminta Membuka Draf Terbaru secara Resmi
Kelompok masyarakat sipil menuntut transparansi total terhadap:
- Draf terbaru hasil Panja per 13 November 2025
- Dokumen masukan pasal-per-pasal
- Notulensi rapat 12–13 November 2025
Hingga aksi berlangsung, koalisi menyebut bahwa publik tidak pernah diberikan akses resmi terhadap dokumen yang sedang dibahas.
Keterbatasan informasi inilah yang memperkuat alasan Demo Tolak RUU KUHAP.
3. Revisi Substansi RUU KUHAP secara Menyeluruh
Koalisi meminta perombakan substansi melalui mekanisme:
- Penyusunan ulang konsep dasar KUHAP
- Penguatan judicial scrutiny
- Penjaminan mekanisme check and balances
- Menggunakan Draf Tandingan RUU KUHAP versi Masyarakat Sipil sebagai acuan
Upaya ini dianggap penting untuk mencegah RUU KUHAP menjadi alat kekuasaan yang melemahkan hak tersangka, korban, dan publik.
4. Hentikan Alasan Menyesatkan Terkait Pemberlakuan KUHP Baru
Koalisi menuding bahwa pemerintah dan DPR menggunakan alasan yang dianggap menyesatkan untuk mempercepat pengesahan RUU KUHAP, yaitu kebutuhan teknis untuk mendukung pemberlakuan KUHP baru.
Padahal, menurut koalisi:
- Harmonisasi antara KUHP dan KUHAP tidak harus tergesa-gesa
- Draft RUU KUHAP masih mengandung masalah serius
- Pengesahan cepat berpotensi menghasilkan aturan yang cacat secara substansi
5. Pemerintah dan DPR Diminta Minta Maaf kepada Publik
Tuntutan terakhir dalam Demo Tolak RUU KUHAP adalah klarifikasi dan permintaan maaf resmi atas klaim bahwa masukan koalisi telah digunakan dalam rapat Panja, padahal dianggap tidak sesuai fakta.
Koalisi menyebut pemerintah menyampaikan informasi yang “menyesatkan dan tidak benar”.
Partisipasi Mahasiswa: Unpad hingga Jaringan Kampus Nasional
Ketua BEM Universitas Padjadjaran, Vincent Thomas, memastikan bahwa mahasiswa Unpad ikut serta dalam aksi. Ia menegaskan:
- Tidak ada tuntutan berbeda dari kelompok mahasiswa
- Mahasiswa sepenuhnya mendukung 5 tuntutan koalisi
- Gerakan ini bukan agenda politik, melainkan agenda moral dan akademik
Mahasiswa dari berbagai kampus besar turut ambil bagian, menjadikan Demo Tolak RUU KUHAP sebagai aksi lintas generasi.
Jadwal Aksi dan Titik Konsentrasi Demo
Aksi dimulai pukul 09.30 WIB, bertepatan dengan jadwal rapat Komisi III DPR dalam undangan resmi.
Lokasi demo dipusatkan di:
📍 Gerbang Pancasila, Gedung DPR/MPR RI
Di titik inilah massa bergerak melakukan orasi, membacakan tuntutan, hingga mengawal jalannya rapat.
Mengapa Penolakan Ini Penting bagi Publik?
RUU KUHAP bukan sekadar aturan teknis bagi aparat penegak hukum. Dampaknya menyentuh seluruh warga negara karena KUHAP mengatur:
- Prosedur penangkapan
- Penahanan
- Penyidikan & penyelidikan
- Proses peradilan pidana
- Hak-hak tersangka & korban
Jika RUU KUHAP lemah, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan meningkat.
Inilah alasan mengapa Demo Tolak RUU KUHAP memiliki kepentingan publik yang sangat besar.
Analisis Dampak Jika RUU KUHAP Disahkan Tanpa Revisi
Jika RUU KUHAP disahkan tanpa perubahan signifikan, beberapa risiko besar dapat muncul:
1. Lemahnya Perlindungan Hak Tersangka
Penyidik dapat memiliki wewenang besar tanpa kontrol pengadilan.
2. Minimnya Partisipasi Publik dalam Legislasi
Transparansi rendah menciptakan preseden buruk pada legislasi besar lainnya.
3. Potensi Salah Tangkap Meningkat
Banyak pasal yang tidak memperkuat mekanisme pengawasan penegak hukum.
4. Ketidakselarasan dengan Prinsip HAM Internasional
Beberapa ketentuan berpotensi bertentangan dengan ICCPR dan standar peradilan modern.
5. Risiko Lengsernya Kepercayaan Publik
Sistem hukum yang tidak kredibel akan melemahkan legitimasi institusi.
Demo Tolak RUU KUHAP bukan hanya aksi jalanan biasa, tetapi representasi keresahan publik terhadap rancangan undang-undang yang dianggap tidak transparan dan berpotensi mengurangi kualitas perlindungan HAM di Indonesia. Lima tuntutan yang dibawa mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menegaskan bahwa reformasi KUHAP harus dilakukan secara terbuka, jujur, inklusif, serta berorientasi pada prinsip fair trial.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa legislasi tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, apalagi jika menyangkut masa depan sistem peradilan pidana Indonesia.
