TradeSphereFx – DPR meminta pemerintah untuk menghitung kerugian negara jika takaran minyak goreng Minyakita dikurangi menjadi 1 liter.
Sadarestuwati, anggota Komisi VI DPR RI, meminta pemerintah untuk menghitung kerugian negara jika takaran minyak goreng Minyakita dikurangi menjadi 1 liter. Perhitungan ini sangat penting karena akan berkaitan dengan proses hukum yang harus dijalani oleh sejumlah produsen nakal.
Selain itu, Sadarestuwati menyatakan bahwa seluruh proses perencanaan dan distribusi Minyakita ke pasar rakyat dilakukan dengan bantuan subsidi yang didanai oleh pajak rakyat.
Karena ini berkaitan dengan hak rakyat, termasuk hak konsumen untuk membeli barang, kita harus berkolaborasi untuk mengawasi masalah ini. Di Jakarta, Selasa (11/3), Sadarestuwati mengatakan, “Kami bertanya kepada Kementan, Kemendag, dan Polri yang terlibat langsung dalam proses itu, ada berapa botol Minyakita yang dicurangi?”
Seberapa sering rakyat ditipu oleh literan? Jelaskan itu terlebih dahulu. Ini mirip dengan sunatan yang dibuat dari minyak goreng. Ditambahkannya, “Sangat prihatin.”
Menurut Srikandi dari PDI Perjuangan, rakyat berhak mengetahui tentang kegagalan proses produksi Minyakita yang jujur, adil, dan transparan di beberapa produsen nakal. Selain itu, minyak goreng ini disubsidi oleh pemerintah.
Sangat berbahaya bahwa takaran minyak subsidi untuk rakyat kecil dicurangi. Presiden Prabowo harus memberi instruksi khusus kepada pembantunya. Karena itu, ini akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Sudah digunakan uang subsidi, takarannya dikurangi, dan harga ecerannya naik. Dia menyatakan bahwa tiga belas ini benar-benar buruk bagi masyarakat.
Hitung Kerugian Negara
Dia mengatakan bahwa setelah mengetahui berapa banyak botol dan literan yang dicurangi, lembaga pengawasan dan penegakan hukum seperti Inspektorat Kementerian, BPK, dan Polri harus segera mengambil tindakan taktis untuk menghitung kerugian negara.
Jangan main-main. Jangan main-main dengan saweran atau mata. Dia menegaskan bahwa dana yang digunakan untuk subsidi berasal dari dana pajak dan dimiliki oleh rakyat.
Dia menggambarkan temuan Minyakita sebagai ironi abadi atas kesulitan rakyat. Karena masalah blending dan oplosan BBM Pertamina, penundaan pembelian gabah petani oleh Bulog, dan keterlambatan pemerintah dalam menahan laju harga pangan, kini terjadi Sunatan Takaran Minyakita lagi.
Sungguh ironis bahwa negara kita membuat kebijakan yang seolah-olah membantu rakyat, tetapi pada akhirnya hanya membuat rakyat lebih susah dan menderita. Dia menyatakan bahwa kasus-kasus tersebut harus segera ditangani dan dituntaskan dengan tegas tanpa pandang bulu.
Dia mengakhiri dengan mengatakan, “Sudah waktunya pemerintah kita bekerja dengan jujur dan benar, karena itu yang bisa menyelamatkan Rakyat, Bangsa, dan Negara.”
One thought on “DPR Meminta BPK Menghentikan Pengurangan Takaran MinyaKita: Berapa Banyak Orang yang Tidak Literan Membuat Rakyat Dibohongi?”