KPK Beri Ungkapan Kenapa Harus Awasi Program Bergizi Gratis

Jakarta, TradeSphereFX – KPK ungkap bakal menindak jika menemukan oknum yang melakukan penyimpanan terhadap program bergizi gratis tersebut.

Program makan bergizi gratis (MBG) sudah telah beroperasi sejak kemarin, 6 januari 2025,Senin. Program ini sudah serentak di 26 provinsi seluruh Indonesia.

Untuk program unggulan dari Presiden Prabowo akan melibatkan banyak pihak. Maka untuk itu pengawasannya harus menjadi hal wajib untuk diperhatikan untuk bisa mencengah penyelewengan, khususnya rasuah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dipastikan bakal menindak bila terjadi ditemukan oknum yang melakukan penyimpangan terhadap program tersebut.

“KPK akan memastikan setiap orang yang masuk kedalam kategori subjek hukum yang dapat dihandle oleh KPK, dan didapatan alat bukti yang cukup untuk melakukan penyimpnngan terhadap program tersebut.” Kata juru Bicara.

Baca juga, Admin X KCIC Menulis Kata Tak Pantas Komentari Pemencatan Shin Tae-yong Diberikan Sanksi

Menurut Tessa, KPK berharap pelaksaan MBG harus bisa berjalan dengan efektif dan juga efisien. Dan tidak ada penyelewengan dalam prosesnya.

“Harapannya tidak terjadi tentang penyimpangan, terlebih tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya,” ungkap dia.

Anggaran Untuk Makan Bergizi Gratis Sebesar Rp71 Triliun

Program makan bergizi gratis ini akan menelan anggaran sampai Rp71 triliun. MBG ini diharapkan akan menciptakan Generasi Indonesia Emas, mengurangi kemiskinan, dan juga meningkatkan kualitas hidup bagi generasi mendatang di Indonesia.

Bahkan menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu (5/1), Program MBG merupakan tonggak bersejarah untuk Indonesia, karena dalam pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional yang tidak hanya untuk pelajar sekolah melainkan balita, santri, ibu hamil, dan menyusui.

“Kita bersyukur, tidak harus menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai,” ungkap Hasan saat dikonfirmasi terpisah, Minggu 5 Januari 2025.