Prabowo Siapkan 10% Saham Freeport untuk Papua

Presiden Prabowo Subianto membahas rencana pelepasan 10 persen saham PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Papua melalui skema divestasi dan penguatan otonomi khusus.

TradeSphereFx – Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk mendorong pemerataan ekonomi di Papua melalui rencana pelepasan 10 persen saham PT Freeport Indonesia kepada masyarakat Papua. Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) bersama enam gubernur dari wilayah Papua.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan bahwa masyarakat Papua memperoleh manfaat langsung dari pengelolaan sumber daya alam strategis yang berada di wilayah mereka. Divestasi saham Freeport ini diposisikan sebagai instrumen ekonomi jangka panjang yang diharapkan mampu memperkuat kemandirian daerah dan kesejahteraan orang asli Papua.

Arahan Presiden Terkait Divestasi Saham Freeport

Ketua KEPP-OKP Velix Wanggai menjelaskan bahwa Presiden Prabowo secara khusus mengarahkan pembahasan mengenai skema divestasi saham Freeport, terutama porsi 10 persen yang diperuntukkan bagi masyarakat Papua. Arahan tersebut menekankan pentingnya kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi di tanah Papua dalam menentukan mekanisme yang tepat dan berkelanjutan.

Menurut Velix, pembahasan ini masih berada dalam kerangka penganggaran dan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun tata kelola di kemudian hari. Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa pelepasan saham tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi nyata, bukan sekadar simbol kebijakan.

Peran Pemerintah Daerah dalam Skema Divestasi

Rencana divestasi saham Freeport akan dilaksanakan melalui perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah provinsi Papua, yakni PT Papua Divestasi Mandiri. Perusahaan ini akan menjadi wadah resmi untuk menampung kepemilikan saham sekaligus mengelola manfaat ekonomi yang dihasilkan dari dividen dan nilai saham tersebut.

Velix menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Papua Divestasi Mandiri setelah kembali ke daerah masing-masing. Hasil RUPS tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebagai bagian dari koordinasi lintas kementerian.

Keterlibatan Kementerian dalam Kebijakan Papua

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM, yang menunjukkan bahwa kebijakan divestasi saham Freeport tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan berbagai kementerian strategis. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan ekonomi, regulasi pertambangan, serta tata kelola pemerintahan daerah.

Pemerintah menilai bahwa penguatan peran daerah dalam pengelolaan saham strategis harus diiringi dengan sistem pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran maupun penyalahgunaan kewenangan.

Lima Arahan Strategis Presiden untuk Papua

Selain membahas divestasi saham Freeport, Presiden Prabowo juga menyampaikan lima arahan strategis lainnya yang berkaitan dengan pembangunan Papua secara menyeluruh.

1. Pemetaan Agenda Strategis Pembangunan

Arahan pertama adalah pemetaan agenda strategis dalam rencana induk pembangunan Papua. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan memiliki prioritas yang jelas, terukur, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat.

2. Penambahan Anggaran Otonomi Khusus

Arahan kedua berkaitan dengan anggaran Otonomi Khusus Papua. Presiden menyampaikan rencana penambahan anggaran Otsus menjadi Rp12 triliun. Meski demikian, Presiden menekankan pentingnya tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkualitas, transparan, dan bebas dari kebocoran.

3. Penataan Regulasi

Arahan ketiga menyoroti perlunya penataan regulasi yang mampu menjawab berbagai persoalan di Papua. Regulasi yang sederhana, tegas, dan adaptif dinilai penting untuk mendukung percepatan pembangunan dan investasi daerah.

4. Penguatan Kelembagaan

Arahan keempat berkaitan dengan penguatan kerangka kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kelembagaan yang kuat diharapkan mampu memastikan keberlanjutan program pembangunan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Arahan kelima menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia Papua, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Presiden memberikan perhatian khusus terhadap sekitar 700 ribu anak di Papua yang belum mengenyam pendidikan formal.

Fokus Pendidikan dan Kesehatan di Papua

Dalam bidang pendidikan, Presiden Prabowo mengarahkan pengembangan sekolah rakyat, sekolah unggulan terintegrasi, serta peningkatan akses pendidikan dasar hingga menengah. Pemerintah menilai bahwa pendidikan merupakan fondasi utama untuk menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang.

Di sektor kesehatan, pemerintah juga mendorong pembangunan rumah sakit unggulan di empat daerah otonom baru serta sekitar 24 rumah sakit unggulan di seluruh wilayah Papua. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus mengurangi kesenjangan akses antara Papua dan daerah lain di Indonesia.

Harapan atas Kebijakan Saham Freeport

Rencana pelepasan 10 persen saham Freeport Indonesia kepada masyarakat Papua diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Dengan pengelolaan yang transparan dan profesional, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi Papua di masa depan.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut akan terus dikawal agar selaras dengan tujuan utama, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua secara nyata dan berkelanjutan.