Prabowo Tetapkan IKN Sebagai Ibu Kota Politik 2028: Jakarta Fokus Jadi Pusat Ekonomi Nasional

Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik mulai 2028. Jakarta akan difokuskan menjadi pusat ekonomi dan finansial, mirip dengan model Belanda dan Korea Selatan. Simak detail rencana pemindahan ASN, pembangunan kawasan, hingga strategi pembagian peran IKN dan DKJ.

TradeSphereFx –  Jadi pindah atau tidak? Pertanyaan besar soal pemindahan Ibu Kota Negara akhirnya mulai menemukan titik terang. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang ditargetkan berfungsi penuh pada tahun 2028.

Kebijakan monumental ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang telah resmi diundangkan. Dalam beleid tersebut, pemerintah menegaskan bahwa perencanaan, pembangunan, hingga pemindahan pusat pemerintahan akan terus berjalan sebagai upaya mewujudkan IKN menjadi pusat politik Indonesia.

“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” demikian bunyi beleid tersebut.

Apa Itu Ibu Kota Politik?

Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan penjelasan bahwa istilah ibu kota politik mengacu pada pusat penyelenggaraan pemerintahan negara. Artinya, seluruh kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan berlangsung di IKN.

Sementara itu, Daerah Khusus Jakarta (DKJ) akan tetap memegang peran strategis, namun fokusnya diarahkan pada bidang ekonomi dan finansial. Dengan demikian, Jakarta tidak sepenuhnya ditinggalkan, melainkan bertransformasi menjadi pusat bisnis nasional sekaligus internasional.

Model pembagian fungsi ini bukanlah hal baru di dunia. Beberapa negara juga menerapkan skema serupa, misalnya:

• Belanda: Amsterdam sebagai ibu kota ekonomi, Den Haag sebagai pusat pemerintahan.
• Korea Selatan: Seoul menjadi pusat ekonomi, sementara Sejong ditetapkan sebagai kota pemerintahan.

Lima Prioritas Pembangunan IKN

Dalam perencanaan pemerintah, terdapat lima prioritas pembangunan untuk memastikan IKN dapat berfungsi optimal pada 2028:

1. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan luas 800–850 hektare akan menjadi prioritas utama pembangunan.
2. Gedung perkantoran pemerintahan hanya menempati 20% dari total lahan, sehingga tidak terjadi dominasi bangunan beton.
3. Hunian layak dan berkelanjutan mencakup hingga 50% dari kawasan, untuk memastikan ASN dan masyarakat memiliki tempat tinggal memadai.
4. Sarana dan prasarana dasar minimal tersedia 50% sebelum 2028, termasuk jalan, air, listrik, hingga jaringan internet.
5. Indeks aksesibilitas dan konektivitas ditargetkan mencapai 0,74, agar transportasi ke dan dari IKN lebih mudah.

Pemindahan ASN: Dari Jakarta ke Nusantara

Salah satu aspek paling krusial dalam pemindahan ibu kota adalah mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah berencana memindahkan sekitar 1.700 hingga 4.100 ASN secara bertahap ke IKN.

Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), menegaskan bahwa pemindahan ASN tetap berjalan sesuai rencana. Bahkan, Kementerian PAN-RB sudah menyusun skema pemindahan ASN dari 15 kementerian dan lembaga secara bertahap.

Hingga kini, tercatat 1.170 ASN pionir dari OIKN telah resmi menempati hunian yang dibangun oleh Kementerian PUPR di kawasan IKN. Kehadiran mereka menjadi tanda awal bahwa transformasi birokrasi menuju Nusantara mulai berjalan.

Implikasi Politik dan Ekonomi

Kebijakan ini tentu membawa konsekuensi besar, baik di ranah politik maupun ekonomi.

• Dari sisi politik, pemindahan pusat pemerintahan ke IKN diharapkan menciptakan pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat segala aktivitas.
• Dari sisi ekonomi, Jakarta tetap dipertahankan sebagai magnet bisnis, keuangan, dan perdagangan. Hal ini membuat Indonesia memiliki dua kota dengan peran strategis yang berbeda namun saling melengkapi.

Namun, tantangan yang perlu diwaspadai adalah pendanaan pembangunan IKN, kesiapan infrastruktur, hingga komitmen keberlanjutan proyek lintas pemerintahan.

Indonesia Menuju Era Baru

Keputusan Presiden Prabowo Subianto menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028 menandai era baru bagi Indonesia. Dengan memisahkan fungsi politik dan ekonomi antara IKN dan Jakarta, Indonesia mengikuti jejak negara-negara maju dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien.

Kini, mata dunia akan tertuju pada bagaimana Indonesia mewujudkan proyek raksasa ini. Apakah Nusantara benar-benar bisa menjadi simbol pemerataan pembangunan sekaligus pusat politik yang modern? Atau justru menghadapi hambatan di tengah jalan?

Yang jelas, perjalanan menuju IKN 2028 akan menjadi babak penting dalam sejarah Indonesia.