Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya peran negara dalam penanganan bencana. Ia menyerukan agar mitigasi bencana menjadi agenda nasional lintas sektor demi perlindungan rakyat.
TradeSphereFX – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata dan sigap dalam setiap peristiwa bencana yang menimpa rakyatnya. Menyikapi berbagai bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Indonesia belakangan ini—termasuk banjir dan tanah longsor—Puan menyerukan pentingnya peran aktif pemerintah dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat terdampak.
Dalam pernyataannya pada Senin (7/3/2025), Puan menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan kerugian yang timbul akibat bencana. Ia menekankan bahwa respons pemerintah harus tidak hanya cepat, tetapi juga terstruktur dan menyentuh kebutuhan riil para korban.
“Negara tidak boleh absen saat rakyatnya sedang menghadapi bencana. Pemerintah harus bertindak cepat dan tepat, mulai dari evakuasi, penyediaan tempat pengungsian yang aman, hingga distribusi bantuan logistik,” ujar Puan.
Negara Harus Sigap dan Proaktif dalam Krisis
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan respons darurat sesaat. Negara harus membangun sistem yang mampu bergerak cepat ke lapangan, menyasar kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas, serta memetakan risiko penyakit menular pascabencana.
Menurut Puan, akses terhadap air bersih, makanan bergizi, dan tempat tidur yang layak harus menjadi standar minimum dalam penanganan pengungsi. Ia menyoroti pentingnya pendekatan yang humanis dan inklusif agar tidak ada warga yang terabaikan dalam situasi darurat.
“Semua warga harus merasa terlindungi. Jangan sampai ada yang terpinggirkan hanya karena sistem tanggap darurat kita tidak siap,” katanya.
Peran Pemerintah Daerah dan Informasi Publik
Puan juga mendorong pemerintah daerah untuk bersikap tanggap dan terbuka dalam memberikan informasi kepada publik. Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan data korban dan kerusakan, tetapi juga menunjukkan langkah konkret dalam penyelamatan dan penanganan jangka pendek maupun menengah.
“Pemerintah daerah harus aktif menginformasikan perkembangan situasi dan memastikan bahwa seluruh aparat bekerja maksimal di lapangan. Kecepatan komunikasi dan koordinasi menjadi kunci dalam menyelamatkan nyawa,” tegas Puan.
Duka Cita dan Dorongan untuk Evaluasi Nasional
Puan turut menyampaikan belasungkawa mendalam atas korban jiwa yang jatuh dalam berbagai bencana akhir-akhir ini. Ia berharap keluarga korban diberi kekuatan dan ketabahan, sekaligus mendesak agar peristiwa ini menjadi momentum evaluasi sistem nasional penanggulangan bencana.
Menurutnya, kehadiran negara dalam situasi bencana bukan hanya soal pengiriman bantuan, tetapi juga mencerminkan empati dan tanggung jawab terhadap keselamatan warganya.
Mitigasi Bencana Sebagai Agenda Nasional
Sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan mengingatkan bahwa penanggulangan bencana tidak bisa dipisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Ia menilai bahwa mitigasi risiko harus dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, mulai dari infrastruktur hingga sistem peringatan dini.
“Kita tidak bisa terus-menerus bersikap reaktif. Penanggulangan bencana harus menjadi bagian dari agenda nasional yang dikoordinasikan lintas sektor: pusat, daerah, DPR, dan masyarakat sipil,” jelasnya.
Puan menambahkan bahwa tantangan perubahan iklim kini semakin nyata, dengan intensitas banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya yang meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah mitigasi yang konkret dan kolaboratif untuk meminimalkan dampak dan mencegah korban jiwa di masa depan.
Pentingnya Kerja Sama Lintas Sektor
Dalam pandangan Puan, penanganan bencana yang efektif memerlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat harus bersinergi dengan daerah, DPR sebagai lembaga pengawas dan penganggaran harus mendukung kebijakan mitigasi yang berorientasi jangka panjang, dan masyarakat sipil harus diberdayakan dalam upaya kesiapsiagaan.
“Ini bukan hanya tugas BNPB atau dinas terkait. Ini tanggung jawab bersama sebagai bangsa. Semua pihak harus dilibatkan, dari tahap pencegahan hingga pemulihan pasca-bencana,” tegasnya.
Negara Tak Boleh Abai
Puan Maharani menegaskan bahwa keberadaan negara dalam menghadapi bencana tidak bisa ditawar. Negara harus hadir secara aktif, melindungi, dan memastikan tidak ada satu warga pun yang ditinggalkan. Mitigasi bencana bukan lagi isu teknis, tetapi telah menjadi isu kemanusiaan dan keadilan sosial.
Dengan menjadikan penanganan bencana sebagai agenda nasional, Indonesia diharapkan mampu membangun sistem yang tangguh dalam menghadapi krisis, serta menunjukkan bahwa negara benar-benar berdiri bersama rakyatnya di saat paling sulit.
