Pemerintah tambah kuota LPG agar pasokan aman menjelang Nataru 2025/2026.
TradeSphereFx – Menjelang periode libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional, terutama Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang menjadi kebutuhan rumah tangga utama di seluruh Indonesia. Kepastian ini disampaikan setelah berlangsungnya pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian ESDM pada Selasa (25/11/2025).
Pertemuan tersebut tak hanya menjadi koordinasi rutin jelang puncak konsumsi energi di penghujung tahun, namun juga sebagai bentuk antisipasi pemerintah agar tidak terjadi kelangkaan atau gangguan distribusi LPG yang dapat memengaruhi aktivitas masyarakat selama periode liburan nasional. Rapat ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, yang ikut memastikan kesiapan suplai energi nasional berada dalam kondisi ideal.
Pemerintah Siapkan Tambahan Kuota LPG untuk Nataru
Salah satu keputusan penting dari rapat tersebut adalah persetujuan untuk menambah kuota LPG nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penambahan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan LPG tetap terjaga selama masa Nataru, mengingat konsumsi LPG cenderung meningkat signifikan pada periode tersebut. Meskipun jumlah tambahan kuota tidak disebutkan secara rinci, Bahlil memastikan bahwa tambahan tersebut cukup untuk memperkuat distribusi di seluruh wilayah.
“Kita hari ini rapat subsidi LPG dan penambahan sedikit kuota LPG supaya menjelang Natal dan Tahun Baru aman negara,” ungkap Bahlil melalui unggahan di akun Instagram resmi @menkeuri.
Penambahan kuota ini menjadi bentuk antisipasi strategis pemerintah mengingat pola konsumsi LPG biasanya meningkat hingga 10–15% saat memasuki libur panjang akhir tahun. Hal ini dipicu oleh kenaikan aktivitas memasak, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta melonjaknya penggunaan energi di wilayah wisata maupun pusat keramaian. Oleh karena itu, pemerintah ingin memastikan tidak ada gangguan distribusi yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
Sinergi Kementerian: Bahlil Dipuji karena Respons Cepat
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan apresiasi kepada Bahlil Lahadalia terkait kecepatan pengambilan keputusan dalam menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga pasokan LPG. Hal ini mencerminkan kekompakan serta koordinasi yang solid antara kementerian teknis dan kementerian keuangan dalam menjaga stabilitas energi nasional.
“Pak Bahlil cepat ambil keputusan, saya ikut saja,” ujar Purbaya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana komunikasi dan koordinasi antara lembaga pemerintah berjalan efektif dalam menghadapi tantangan suplai energi yang biasanya muncul menjelang Nataru. Pemerintah ingin memastikan bahwa harga LPG tetap terkendali, distribusi berjalan baik, dan masyarakat tidak merasakan dampak dari lonjakan permintaan.
Fokus Utama Lain: Penyaluran Subsidi LPG 3 Kg Harus Kian Tepat Sasaran
Selain soal penambahan kuota LPG nonsubsidi, rapat juga membahas salah satu isu paling krusial yaitu penyaluran subsidi LPG 3 kilogram (kg). LPG 3 kg atau yang sering disebut LPG melon merupakan salah satu komoditas yang sangat sensitif karena menyangkut kebutuhan energi masyarakat lapisan bawah. Pemerintah ingin memastikan setiap tabung subsidi disalurkan secara terkendali dan tepat sasaran.
Selama beberapa tahun terakhir, distribusi LPG 3 kg menjadi tantangan tersendiri karena sering terjadi penyimpangan distribusi, konsumsi di luar target, hingga potensi penimbunan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab saat mendekati momen liburan panjang. Untuk itu, pengawasan dan pemantauan distribusi menjadi poin utama dalam pembahasan rapat tersebut.
Purbaya menekankan bahwa setiap rupiah subsidi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah ingin mencegah kebocoran anggaran sekaligus meningkatkan efisiensi penyaluran subsidi energi.
“Sehingga setiap rupiah #UangKita membawa manfaat nyata bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,” kata Purbaya.
Dengan penguatan pengawasan penyaluran subsidi, pemerintah berharap distribusi LPG 3 kg dapat berjalan lebih akurat. Digitalisasi data penerima manfaat, penggunaan aplikasi pemantauan distribusi, serta koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN energi seperti Pertamina terus ditingkatkan untuk memastikan program subsidi berjalan optimal.
Langkah Antisipatif Demi Stabilitas Pasokan Energi Nasional
Pemerintah menyadari bahwa pasokan LPG merupakan salah satu aspek vital dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahun, terutama menjelang Nataru, pemerintah melakukan evaluasi dan penguatan strategi distribusi energi. Antisipasi ini dilakukan tidak hanya melalui penambahan kuota, tetapi juga dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kesiapan daerah dalam mendukung distribusi LPG.
Sinergi antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Badan Pengaturan BUMN, dan Pertamina diharapkan mampu menjaga ketersediaan LPG tetap aman di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari kota besar hingga daerah terpencil. Upaya ini sekaligus menjadi bentuk respon atas potensi gangguan distribusi yang dapat dipicu oleh cuaca ekstrem, lonjakan permintaan, hingga kendala logistik.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, pemerintah memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 tanpa gangguan pasokan LPG, sekaligus memastikan harga maupun distribusi tetap dalam kondisi normal dan terkendali.
