Tragedi 5.360 Anak Keracunan Program MBG Istana Minta Maaf, Publik Desak Evaluasi Total

Lebih dari 5.360 anak dilaporkan keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Istana menyampaikan permintaan maaf, sementara JPPI mendesak Presiden Prabowo menghentikan sementara program untuk evaluasi total.

TradeSphereFx –  Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu kebijakan unggulan pemerintah kembali menuai sorotan tajam. Bukan karena keberhasilannya, melainkan lantaran kasus keracunan massal pelajar terus berulang di berbagai daerah. Hingga kini, menurut catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), lebih dari 5.360 anak menjadi korban keracunan akibat makanan dari program tersebut.

Peristiwa ini memicu kegelisahan publik sekaligus mendesak pemerintah melakukan langkah konkret. Bahkan, Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh.

Istana Sampaikan Permohonan Maaf

Merespons situasi genting tersebut, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Istana, Prasetyo Hadi, menyampaikan permintaan maaf atas kejadian berulang yang menimpa para pelajar.

“Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional (BGN) memohon maaf karena telah terjadi kembali sejumlah kasus di beberapa daerah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (19/9).

Ia menegaskan bahwa peristiwa keracunan ini tidak pernah diharapkan, apalagi disengaja. Pemerintah, menurutnya, akan menjadikan seluruh kejadian ini sebagai bahan evaluasi serta dasar untuk memperbaiki kualitas program MBG agar tidak terus memakan korban.

Desakan JPPI: Hentikan Program Sebelum Lebih Banyak Korban

Di sisi lain, JPPI memandang bahwa peristiwa keracunan yang berulang ini bukanlah sekadar masalah teknis. Ubaid menilai hal tersebut mencerminkan adanya kegagalan sistem, tata kelola, serta kontrol kualitas dalam pelaksanaan program MBG.

“Kasus keracunan akibat makanan dari program MBG terus berulang. Dalam pemantauan kami, sudah 5.360 anak mengalami keracunan. Jumlah ini bahkan bisa lebih, karena kasus terus terjadi dan sebagian ada yang ditutupi,” ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa keselamatan anak harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar pencapaian target anggaran.

“Kalau program ini benar-benar berpihak pada anak, hentikan sekarang juga sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Hilangkan dulu urusan target atau serapan anggaran. Utamakan keselamatan nyawa anak,” tegas Ubaid.

Dugaan Sistem Amburadul dan Potensi Konflik Kepentingan

Lebih jauh, JPPI mengkritisi bahwa persoalan ini bukan hanya akibat lemahnya pengawasan di lapangan, tetapi juga mengindikasikan adanya potensi konflik kepentingan serta praktik yang tidak sehat dalam pengadaan maupun distribusi makanan.

Menurut Ubaid, bila masalah mendasar ini tidak segera ditangani, program MBG berpotensi berubah menjadi tragedi besar yang mengancam keselamatan generasi muda.

Kasus Keracunan di Berbagai Daerah

Sayangnya, kasus baru terus bermunculan meski pemerintah berkali-kali berjanji melakukan perbaikan. Beberapa di antaranya yang terbaru adalah:

• Baubau, Sulawesi Tenggara: Sebanyak 46 pelajar jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan MBG. Menurut laporan, makanan tersebut berbau, berbusa, dan terasa asam. Beberapa siswa harus menjalani perawatan di rumah sakit.
• Garut, Jawa Barat: Sebanyak 194 siswa mulai dari tingkat SD hingga SMA mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG pada 17 September.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah tidak terletak pada satu daerah tertentu, melainkan hampir merata di banyak provinsi.

Langkah Pemerintah: Evaluasi dan Perbaikan

Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah telah menugaskan BGN dan pemerintah daerah untuk memberikan penanganan cepat kepada para korban. Selain itu, evaluasi menyeluruh akan dilakukan agar masalah ini tidak terus terulang.

“Harus dilakukan evaluasi, termasuk mitigasi perbaikan, supaya masalah seperti ini tidak terulang kembali,” ujarnya.

Namun, publik menilai langkah pemerintah masih kurang tegas. Selama tidak ada penghentian sementara, potensi keracunan baru tetap terbuka lebar.

Antara Niat Baik dan Realitas Pahit

Program MBG sejatinya diluncurkan dengan niat mulia: meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia, mengurangi stunting, serta membantu keluarga berpenghasilan rendah. Namun, kejadian keracunan massal justru menodai tujuan tersebut.

Di satu sisi, program ini memang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia sejak dini. Namun di sisi lain, tanpa pengawasan ketat, standar kualitas tinggi, serta sistem distribusi yang transparan, MBG justru bisa menjadi bumerang yang membahayakan keselamatan anak-anak.

Jalan Panjang Menuju Perbaikan

Kasus keracunan massal akibat MBG telah membuka mata bahwa program besar dengan anggaran triliunan rupiah tidak hanya membutuhkan visi, tetapi juga sistem yang kuat dan bebas dari kepentingan sempit.

Kini, publik menunggu langkah nyata dari Presiden Prabowo Subianto: apakah berani menghentikan sementara MBG demi menyelamatkan anak-anak, atau terus berjalan dengan risiko menambah daftar korban.

Satu hal yang pasti, keselamatan ribuan anak Indonesia harus menjadi prioritas utama di atas segalanya.