Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi berbasis desil ekonomi masih akan dibahas lebih lanjut. Pembahasan tersebut, menurutnya, akan dilakukan setelah terjadi pergantian Menteri Keuangan.
- Bahlil menyebut rencana pembatasan BBM subsidi berbasis desil akan dibahas usai pergantian Menkeu dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara.
- Validitas dan akurasi data menjadi prasyarat utama sebelum kebijakan pembatasan BBM subsidi Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10 dijalankan.
- Pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun dalam APBN 2026, dari total subsidi yang mencapai Rp318,9 triliun.
Kenapa Pembahasan Ditunda hingga Usai Pergantian Menkeu?
Usulan awal pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi kelompok desil 9 dan 10 sebelumnya datang dari Menteri Keuangan periode 2025–2026, Purbaya Yudhi Sadewa. Bahlil menyampaikan bahwa rencana tersebut akan dibahas kembali setelah Purbaya digantikan oleh Suahasil Nazara. Ia mengatakan pihaknya akan menggelar rapat terlebih dahulu terkait kelanjutan rencana ini, sebagaimana disampaikannya di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (22/9/2026).
Apa Syarat Utama Sebelum Kebijakan Ini Dijalankan?
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah masih menguji rencana pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10, dengan validitas serta akurasi data menjadi prasyarat utama sebelum kebijakan tersebut benar-benar dijalankan. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh menciptakan persoalan baru di lapangan akibat basis data yang belum matang, dan pengelompokan desil tersebut masih terus dicek agar implementasinya tidak meleset dari harapan hanya karena data yang tidak valid. Pernyataan ini disampaikan Bahlil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Siapa yang Termasuk Kelompok Desil 9 dan 10?
Dalam basis data sosial ekonomi pemerintah, desil 9 merupakan 10 persen kelompok menengah atas, sementara desil 10 merupakan 10 persen kelompok teratas atau paling mampu secara ekonomi. Kedua kelompok ini dianggap tidak lagi berhak menerima barang bersubsidi, termasuk BBM jenis Pertalite.
Bagaimana Rencana Awal yang Diusulkan Purbaya?
Purbaya Yudhi Sadewa, selaku Menteri Keuangan periode 2025–2026, sebelumnya telah mengonfirmasi rencana pembatasan pembelian BBM bagi warga di kelompok desil 10, dengan skema yang akan diuji coba dalam beberapa bulan mendatang. Purbaya menegaskan bahwa subsidi BBM tidak diperketat, tetapi dipastikan tepat sasaran, dengan kelompok desil 10 kemungkinan menjadi kelompok yang akan dibatasi terlebih dahulu.
Berapa Besar Alokasi Subsidi Energi dalam APBN 2026?
Pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, setara sekitar 65,87 persen dari total subsidi yang mencapai Rp318,9 triliun. Apabila digabungkan dengan alokasi kompensasi, total anggaran ketahanan energi pemerintah mencapai Rp381,3 triliun.
Baca juga, Harga Emas Antam Turun Tipis, Emas Global Tertekan Penguatan Wall Street
Bagaimana Proyeksi Kebijakan Ini ke Depan?
Skenario pertama: apabila proses validasi data desil berjalan lancar dan pembahasan dapat segera dituntaskan usai transisi kepemimpinan Kementerian Keuangan, pembatasan BBM subsidi bagi kelompok desil 10 berpotensi mulai diuji coba dalam beberapa bulan ke depan, sejalan dengan rencana awal yang diusulkan Purbaya.
Skenario kedua: sebaliknya, apabila proses validasi data maupun transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan berjalan lebih lama dari perkiraan, implementasi kebijakan pembatasan BBM subsidi berbasis desil berpotensi tertunda lebih jauh dari target awal, mengingat pemerintah telah menegaskan tidak ingin kebijakan ini menciptakan persoalan baru akibat basis data yang belum matang.
