Gejolak geopolitik global yang membayangi rantai pasok minyak mentah (crude oil) dan produk energi dunia tidak mengendurkan langkah Pertamina Patra Niaga dalam memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji (LPG) nasional. Perusahaan menyiapkan berbagai strategi pengamanan pasokan yang cepat, terukur, dan bebas dari praktik korupsi, dengan turut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan setiap langkah strategis berjalan bersih.
Konsultasi Langsung dengan Deputi Pencegahan KPK
Guna memastikan tata kelola perusahaan (good corporate governance) tetap terjaga saat mengambil keputusan operasional di situasi darurat atau dinamis, Pertamina Patra Niaga berkonsultasi langsung dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan bahwa situasi darurat tidak boleh menjadi alasan untuk melanggar aturan tata kelola yang berlaku.
“Situasinya boleh extraordinary, tetapi governance kami harus tetap kuat. Justru ketika urgensinya semakin tinggi, kontrol dan tata kelola harus semakin kuat. Kami harus bergerak cepat menjaga ketahanan energi, namun setiap keputusan tetap harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Mars Ega.
Ia menambahkan bahwa kecepatan mengeksekusi kebutuhan energi masyarakat di lapangan harus berjalan selaras dengan prinsip integritas dan transparansi.
“Kami ingin memastikan bahwa kecepatan operasional berjalan beriringan dengan governance. Ada kebutuhan yang jelas, ada parameter, ada proses persetujuan, ada kontrol, dan seluruh prosesnya terdokumentasi. Jadi, ketika kita mengambil keputusan dalam situasi yang dinamis, keputusan tersebut tetap clean, documented, traceable, dan accountable,” jelasnya.
Berikut rincian keempat prinsip yang disebutkan Mars Ega tersebut:
| Prinsip | Makna dalam Konteks Pengambilan Keputusan |
| Clean | Keputusan diambil bebas dari kepentingan maupun praktik koruptif |
| Documented | Setiap tahapan dan dasar keputusan dicatat secara tertulis |
| Traceable | Proses pengambilan keputusan dapat ditelusuri kembali |
| Accountable | Ada pihak yang bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil |
Mekanisme Pengawasan Berlapis
Dalam menjamin pasokan BBM dan LPG, Pertamina Patra Niaga menerapkan sistem pengendalian internal yang ketat. Prosedur tersebut mencakup parameter kebutuhan yang presisi, pembagian wewenang yang tegas (segregation of duties), persetujuan berjenjang, hingga sistem pengawasan berlapis.
“Prioritas kami adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap BBM dan LPG. Kami akan terus bergerak cepat dan adaptif menghadapi dinamika global, namun seluruh langkah tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola yang kuat. Ketahanan energi harus dijaga, dan integritas tidak boleh dikompromikan,” tegas Ega.
KPK: Kecepatan dan Tata Kelola Bukan Dua Hal yang Bertentangan
Langkah proaktif Pertamina Patra Niaga ini disambut baik oleh KPK. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyampaikan bahwa fleksibilitas dan kecepatan tidak serta-merta mengabaikan mekanisme kontrol.
“Dalam situasi yang membutuhkan respons cepat, tata kelola tetap harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Kecepatan dan tata kelola bukan dua hal yang bertentangan. Yang penting, setiap keputusan memiliki dasar yang jelas, kewenangan yang terukur, proses yang transparan, serta dokumentasi yang memadai sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Aminudin.
Perkuat Benteng Pencegahan Sejak Awal
Menurut Aminudin, memperkuat benteng pencegahan sejak awal merupakan kunci utama dalam menjaga sektor-sektor vital yang menguasai hajat hidup orang banyak.
“Pencegahan pada prinsipnya dilakukan dengan membangun sistem dan mekanisme kontrol sejak awal. Karena itu, pembagian kewenangan, pengawasan, transparansi proses, serta dokumentasi menjadi bagian penting untuk memastikan keputusan strategis tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik,” pungkasnya.
Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus berkoordinasi secara aktif bersama pemerintah dan KPK guna memastikan pemenuhan energi nasional berjalan responsif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Konteks: Peran Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring merupakan salah satu unit kerja di KPK yang berfokus pada upaya pencegahan korupsi secara sistemik, berbeda dengan unit penindakan yang menangani proses penyidikan maupun penuntutan kasus. Fungsi ini mencakup kajian sistem, pendampingan tata kelola pada instansi maupun badan usaha, hingga pemantauan implementasi rekomendasi perbaikan sistem, dengan tujuan menutup celah yang berpotensi disalahgunakan sebelum praktik korupsi benar-benar terjadi.
Keterlibatan unit pencegahan KPK dalam mendampingi keputusan operasional strategis, seperti yang dilakukan Pertamina Patra Niaga, mencerminkan pendekatan pengendalian korupsi yang bersifat preventif, alih-alih hanya bertumpu pada penindakan setelah pelanggaran terjadi.
Baca juga, Bahlil Bakal Bahas Pembatasan BBM Subsidi Berbasis Desil Usai Pergantian Menkeu
Konteks: Kenapa Ketahanan Energi Rentan Terhadap Gejolak Geopolitik
Rantai pasok energi global, termasuk minyak mentah, sangat rentan terhadap gejolak geopolitik karena sebagian besar produksi dan jalur distribusinya terkonsentrasi di kawasan yang kerap mengalami ketegangan politik maupun konflik bersenjata, seperti Timur Tengah. Gangguan pada jalur pelayaran strategis, sanksi ekonomi antarnegara, maupun eskalasi konflik dapat memicu lonjakan harga maupun keterlambatan pasokan energi secara global.
Bagi negara pengimpor energi seperti Indonesia, kondisi ini menuntut kesiapan mekanisme pengamanan pasokan yang responsif, namun tetap harus dijalankan dalam koridor tata kelola yang baik, mengingat keputusan yang diambil secara terburu-buru tanpa kontrol memadai berisiko membuka celah penyalahgunaan wewenang, terutama pada sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti distribusi BBM dan LPG.
