Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Selasa (18/8/2026). BEM UI menyebut sekitar 500 mahasiswa UI bergerak dari Depok dan akan bergabung dengan elemen kampus lain, dengan total massa diperkirakan mencapai 1.000 orang. Selain mengusung delapan tuntutan, massa aksi juga menyoroti pembentukan Yonif Teritorial Pembangunan (Yonif-TP).

Menjelang keberangkatan, mahasiswa berkumpul di Lapangan FISIP UI sebagai titik kumpul, mengenakan pakaian hitam dan almamater kuning UI. Panitia aksi menyiapkan 14 angkutan kota sebagai sarana transportasi menuju lokasi aksi di Bundaran HI.

Ketua BEM UI Yalatof Ma’shum Imawan menyatakan massa UI akan beriringan dengan mahasiswa dari berbagai kampus lain untuk menyampaikan aspirasi bersama. “Kami akan bergerak dan bergabung dengan mahasiswa dari universitas dan perguruan tinggi lainnya,” ujar Yalatof, Selasa (18/8/2026).

Sorotan Yonif-TP di Tengah Demo Mahasiswa UI

Selain delapan tuntutan, BEM UI turut menyoroti pembentukan Yonif-TP. Menurut Yalatof, keberadaan satuan tersebut mengingatkan pada praktik masa Orde Baru.

“Kita jangan lupa bahwa Yonif-TP mengingatkan kita pada Orde Baru. Di mana dualisme fungsi ABRI terjadi dan itu tugasnya perpanjangan tangan untuk menakuti masyarakat di bawah,” jelas Yalatof.

Pada aksi ini, BEM UI menyebut gerakan mereka sebagai upaya “merebut kemerdekaan.” Salah satu spanduk yang disiapkan bertuliskan: “Dulu Dijajah Penjajah, Sekarang Dijajah Penguasa.”

Ajakan ‘Rebut Kemerdekaan’ dan Pesan di Spanduk

Melalui keterangan tertulis, Yalatof menautkan momentum aksi dengan peringatan kemerdekaan sehari sebelumnya, sembari mempertanyakan makna kemerdekaan yang dirayakan.

“81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dan memilih jalan republik: negara yang bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat. Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (18/8/2026).

Yalatof menilai kedaulatan Indonesia tergerus oleh perjanjian dagang yang lebih mengakomodasi kepentingan asing. Di dalam negeri, ia menyebut suara rakyat masih dibungkam dan pemuda-pemudi ditangkap secara sewenang-wenang.

“Keadilan kita dipertanyakan ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kemakmuran kita jadi ilusi ketika lapangan kerja langka, pendidikan dan kesehatan gratis yang dijanjikan konstitusi tak kunjung hadir, sementara kekayaan negeri ini menumpuk di segelintir tangan,” tuturnya.

Ia juga menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran lebih banyak berbicara soal kedaulatan tanpa benar-benar menegakkannya, dengan menyebut janji mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur masih sebatas slogan. Sementara itu, aparat dinilai lebih sibuk mengamankan kekuasaan daripada melindungi hak rakyat untuk bersuara.

Kepada warga Jakarta, Yalatof menyampaikan permohonan maaf atas potensi kemacetan selama aksi berlangsung. “Kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk,” jelasnya.